Gerakan Pramuka atau
Kepanduan di
Indonesia telah dimulai sejak tahun
1923 yang ditandai dengan didirikannya
(Belanda) Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di
Bandung.
[1] Sedangkan pada tahun yang sama, di
Jakarta didirikan
(Belanda) Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).
[1] Kedua organisasi cikal bakal
kepanduan di
Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama
(Belanda) Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di
Bandung pada tahun
1926.
[1]
Organisasi Kepanduan Indonesia di seputaran tahun
1920-an.
Pada tanggal
26 Oktober 2010,
Dewan Perwakilan Rakyat
mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Berdasarkan UU ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi
yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi
juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.
[2]
Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda
Indonesia
mempunyai "saham" besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan
Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional
Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya
dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya
berorganisasi yang Bhinneka.
Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "
Nederlandsche Padvinders Organisatie" (NPO) pada tahun
1912, yang pada saat pecahnya
Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "
Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada tahun
1916.
Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah
Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa
S.P. Mangkunegara VII pada tahun
1916.
Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional,
seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya "Padvinder
Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti nama menjadi "
Hizbul Wathan"
(HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat
Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian
diganti menjadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan
SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong
Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie
(INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.
Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak
mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu
Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ
dan PPS pada tanggal
23 Mei 1928.
Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah
Kepanduan Bangsa Indonesia
(KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu
Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu
Kebangsaan).
PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April
1938.
Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik
yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan yang
bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders
Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita
(SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas
agama
Pandu Ansor, Al Wathoni,
Hizbul Wathan, Kepanduan
Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas
Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).
Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat
Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian
Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu
pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti
dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO dan
dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli
1941 di Yogyakarta.
Masa Perang Dunia II
Pada
masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan
Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia,
termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya
menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat
kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka
merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh
karena itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia.
Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di
Yogyakarta
dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia
sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah
organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera
mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945
di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia.
Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan
dengan "Janji Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai
satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal
1 Februari 1947.
Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan
17 Agustus 1948
waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56,
Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap
Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya
pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda,
Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya
perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri
Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta
merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di
Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk
menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu
Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22
Januari 1950.
Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru,
yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan
kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu
kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya
organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K
nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan
pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah
kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1
Februari 1947 itu berakhir sudah.
Sejarah Gerakan Kepanduan Dunia
Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah
keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi
kepanduan menga-dakan konfersensi di Ja-karta. Pada saat inilah
tepatnya tanggal
16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.
Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia
Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera, sedangkan
bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan
Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu
Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut
singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke
Australia.
Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan,
Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus
1955, Jakarta.
Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu
menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin
kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu,
Bogor pada bulan Januari
1957.
Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat
dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan
demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun
kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini
Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat,
dengan topik "Penasionalan Kepanduan".
Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar
Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri
yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu
terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan
kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling
Filipina.
Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya
Gerakan Pramuka.